KEBIJAKSANAAN MONETER ADALAH KEBIJAKSANAAN YANG BERURUSAN DENGAN:

1. PENGENDALIAN LEMBAGA KEUANGAN, DAN MENETAPKAN NISBAH CADANGAN KAS TETAP OLEH BANK-BANK KOMERSIAL
   
2. PENGENDALIAN JUMLAH UANG YANG BEREDAR DENGAN CARA PENJUALAN DAN PEMBELIAN SECARA AKTIF SURAT-SURAT BERHARGA.
   
3. MENGENDALIKAN TINGKAT SUKU BUNGA TERTENTU DENGAN CARA MEMBELI DAN MENJUAL SECARA PASIF SURAT-SURAT BERHARGA.
   

CIRI-CIRI KEBIJAKSANAAN MONETER DI NEGARA BERKEMBANG

1. PENDIRIAN LEMBAGA KEUANGAN
   
2. KEBIJAKSANAAN SUKU BUNGA
   
3. PENGENDALIAN KREDIT
   
   1. PERIMBANGAN ANTARA PENAWARAN DAN PERMINTAAN UANG
      
   2. PINJAMAN PEMERINTAH
      

• BUNGA RENDAH
  
• BUNGA TINGGI
  

Alat kebijakan moneter:

• Operasi Pasar Terbuka di pasar uang rupiah maupun valas
  
• Penetapan cadangan wajib minimum
  
• Penetapan tingkat diskonto
  
• Pengaturan kredit atau pembiayaan
  
• Kebijaksanaan lain yang dianggap perlu.
  

1. SEBELUM 1966
   

• 1950-an sektor KEUANGAN FORMAL DI INDONESIA TERDIRI ATAS SEBUAH BANK SENTRAL, 5 BUAH BANK UMUM, SEBUAH BANK PEMBANGUNAN MILIK NEGARA, DAN SEKITAR 100 BUAH BANK SWASTA DAN 4 BUAH BANK ASING.
  
• PADA PERTENGAHAN 1950-AN TINGKAT INFLASI MULAI TINGI.
  
• 1960-AN PENGENDALIAN JUMLAH UANG YANG BEREDAR.
  
• 1965 TINGKAT INFLASI lebih 600%, akibatnya bank-bank umum menjadi lumpuh.
  
• Untuk membiayai defisit apbn yang amat besar menggunakan kebijaksanaan menciptakan uang.
  

  
   

1. KEBIJAKSANAAN MONETER ORBA
   

• CAMPUR TANGAN PEMERINTAH MULAI DIKURANGI, PENGUSAHA SWASTA DIBERI KESEMPATAN UNTUK BERPERAN LEBIH BESAR.
  
• PENGAWASAN DEVISA DIHAPUSKAN DAN MENGANUT LALU LINTAS DEVISA BEBAS.
  
• KEBIJAKSANAAN ANGGARAN BELANJA BERIMBANG, DEFISIT DITUTUP DENGAN PINJAMAN LUAR NEGERI
  
• USAHA MOBILISASI TABUNGAN DAN MENYALURKAN KREDIT BAGI SEKTOR-SEKTOR PENTING DAN PRODUKTIF
  
• PROGRAM TINGKAT SUKU BUNGA TINGGI OKTOBER 1968.
  

Perkembangan Inflasi:

• Sebelum 1966
  

    Penyebab: defisit anggaran belanja, ATingginya 650%.

• Sesudah 1966
  

1969 inflasi dapat ditekan hingga di bawah 10%. 1972/1973 terjadi kenaikan inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga beras disamping juga karena kenaikan harga migas empat kali lipat. 1974, inflasi memuncak hingga 41%, pemerintah memberlakukan tingkat suku bunga tinggi. 1978 rupiah didevaluasikan sebesar 50% terhadap dolar as. 1980-1981 penerimaan pemerintah secara nominal dari minyak hampir dua kali lipat. 1982 harga migas berangsur-angsur turun.September 1984 ketakutan terhadap devaluasi menyebabkan pelarian modal (capital flight). Pemerintah campur tangan dengan yang menyebabkan tingkat suku bunga antar bank menjadi 45% dan berhasil menarik capital flight .

Kebijaksanaan fiskal adalah kebijaksanaan yang berkenaan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah (pendapatan dan belanja negara).

Sasaran kebijakan fiskal pemerintah di negara berkembang:

• Stabilitas ekonomi makro
  
• Mengurangi ketergantungan terhadap bantuan luar negeri
  
• Meningkatkan distribusi pendapatan.
  

Perbedaan mendasar antara kebijakan fiskal orla dan orba. era orde lama mengatasi defisit dengan mencetak lebih banyak uang. Sedangkan pada awal bedirinya orba memakai anggaran berimbang (balanced budget) dengan pinjaman luar negeri.

    Peranan pemerintah dalam perekonomian modern

• Peran alokatif
  
• Peran distributif
  
• Peran stabilisatif
  
• Peran dinamisatif
  

  
   

1. pengeluaran rutin
   

merupakan pengeluaran untuk membiayai pelaksanaan roda pemerintahan sehari-hari, meliputi :

• belanja pegawai
  
• belanja barang
  
• berbagai macam subsidi(subsidi daerah, harga barang)
  
• angsuran dan bunga utang pemerintah dan pengeluaran lain.
  

  
   

2. pengeluaran pembangunan

pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk prasarana fisik. Dibedakan atas pengeluaran pembangunan yang dibiayai dengan dana rupiah dan bantuan proyek.

Perkembangan pengeluaran pemerintah

Dari pelita ke pelita:

1. Pelita I jumlah pengeluaran Rp.3.238,1 m,
   

   Terdiri atas rutin Rp.2.005,2m (62,49%)dan
   

   Pembangunan Rp.1.232,9m(37,51%).
   

2. Pelita II, jumlah pengeluaran Rp.17.997,5m
   

   Terdiri atas rutin rp8.871,1m (49,22%), dan
   

   Pembangunan rp.9.126,4m (50,78%).
   

3. Pelita III, jumlah pengeluaran Rp.66.376,7 m
   

   Terdiri atas rutin Rp.32.247,5m (48,92%) dan
   

   Pembangunan Rp.34.129,2m (51,08%).
   

4. Pelita IV, jumlah pengeluaran Rp.124.045,4m
   

   Terdiri atas rutin Rp.73.160,3m (58,13%) dan
   

   Pembangunan Rp.50.885,1m (41,87%).
   

5. Pelita V, jumlah pengeluaran Rp.262.233,3 m
   

   Terdiri atas rutin Rp.157.386,9 m (60,25%)
   

   Pembangunan Rp.104.846,4 m (39,75%).